Pemaparan pertama dari BPBD, oleh Kepala BPBD Propinsi Sulawesi Utara, Ir. Hoyke Makarawung yang menjelaskan tentang Sistem Penanggulangan Bencana diantaranya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana saat Prabencana, Saat Tanggap Darurat dan Pascabencana. Kemudian Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana.
Dan Penutupan Pemaparan disarankan : Pemda segera melakukan kesiapsiagaan bencana melalui Renkon dan Rencana Operasi yang harus disosialisasi,diformalisasi,dan ujicobakan/diupdate yang dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan masyarakat potensi terdampak (KRB), juga BPBD Kab/Kota selalu berkoordinasi dengan PVMBG -Badan Geologi dan BPBD Provinsi Sulawesi Utara serta BNPB
Pemaparan kedua TNI dari Korem 131/Santiago yang menjelaskan tentang Undang-undang Pertahanan Negara dimana selain tugas pokok operasi militer untuk perang, TNI memiliki tugas pokok membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan juga membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (Search and Rescue).
Adapun perang TNI-AD dalam penanggulangan bencana adalah Pengerahan Personil untuk kegiatan SAR, Pemadaman Kebakaran hutan dan lahan, tim kesehatan dan upaya tanggap darurat lainnya.Leadership dalam penanganan kejadian (sebagai incident commander).Pengerahan peralatan dan fasilitas (rumah sakit lapangan, dapur umum dan kendaraan)
jadi kesimpulannya Penanggulangan Bencana Merupakan Tanggung Jawab Bersama Antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dimana harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat dan TNI dengan segala kemampuan sumber daya ikut berperan dalam penanggulanan bencana sebagai tugas pokok selain operasi militer.
Pemaparan ketiga dari BMKG yang menjelaskan tentang profil BMKG Propinsi Sulawesi Utara dan keadaan MKG di Propinsi Sulawesi utara yaitu cuaca yang sangat dipengaruhi oleh letak georgrafis, dipengaruhi sistem cuaca dari luar indonesia, pada umumnya lebih panjang musim penghujan dari musim kemarau dan dipengaruhi oleh pergeseran iklim global.
Khusus dalam penanggulangan bencana, visi BMKG yaitu menjadi pusat layanan informasi meteorologi, klimatologi dan kualitas udara serta geofisika yang handal di Provinsi Sulawesi Utara siap memberikan informasi terkini bila adanya potensi bencana dan musibah.
Pemaparan keempat dari Direktorat Operasi yang diwakili oleh Kasubdit Pelayanan Informasi BASARNAS , Rahmat, S.Kom yang menjelaskan tentang Penyelenggaraan Operasi SAR yang terdiri dari 5 Tahap Giat (SAR Stages), 5 Komponen SAR (SAR Component) dan 3 Tingkat Keadaan Darurat (Emergency Phases).
Dimana 3 Tingkat Keadaan Darurat terdiri dari tingkat meragukan (Uncertainty Phase - Incerfa), tingkat mengkhawatirkan (Alert Phase - Alerfa) dan tingkat memerlukan bantuan (Distress Phase- Detresfa).
5 Komponen SAR meliputi Organsasi, fasilitas, komunikasi, perawatan darurat (emergency care) dan dokumentasi.
5 tahap kegiatan SAR meliputi tahap menyadari, tahap tindak awal, tahap perencanaan , tahap operasi dan tahap akhir tugas.
Akhirnya pemaparan terakhir oleh Kantor SAR Manado yang diwakili oleh Kakansar, Suyanto Samijan, S.Sos yang menjelaskan tentang profil kantor SAR Kelas A Manado, dimana untuk meningkatkan Operasi SAR diperlukan perencanaan yang matang, menyesuaikan kegiatan dengan pagu anggaran yang tersedia, mengoptimalkan kecanggihan piranti lunak/software, peningkatan kemampuan dan profesionalisme di dalam penyelenggaraan Operasi SAR, memberikan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat, menetapkan ukuran tingkat kecepatan dalam melakukan tindak awal, adanya prosedur tetap (protap), penyiapan sarana tindak awal, prasarana dan peralatan SAR dan membuat pelatihan bagi potensi dan unsur SAR daerah secar berkelanjutan.
Jadi kesimpulannya Kantor SAR Manado saat ini belum memiliki personil yang cukp sehingga perlu penambahan, dari segi kuantitas Sumber Daya Manusia / Personil maupun sarana dan prasarana harus ditingkatkan, Menambah Pos SAR dan diharapkan Pos SAR tersebut ada di setiap kabupaten/kota.
Setelah sesi pemaparan selesai dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Adapun pertanyaan yang diajukan adalah
1. Kerjasama Instansi lain dengan BASARNAS menyangku keterampilan dalam melaksanakan tugas untuk masyarakat.
Dengan keterbatasan anggaran maka bisa memaksimalkan kemampuan dari masing-masing instansi. sehingga harus ada latihan untuk koordinasi di bidang masing-masing.
2. Adanya anggapan bahwa BASARNAS dalam operasi SAR meminta biaya.
Dijawab bahwa BASARNAS tidak pernah menarik biaya dari siapapun.
3. Penerimaan CPNS Kantor SAR Manado hanya 15 orang yang ditempatkan di Pos SAR Amurang.
Dijawab bahwa secara nasional, BASARNAS hanya dialokasikan 200 Orang CPNS, untuk mengisi kantor SAR yang baru dan beberapa Pos SAR diantaranya Pos SAR Amurang dan Pos SAR Merak.
Pos SAR Amurang hanya mendapat jatah 15 orang mungkin pertimbangan keuangan negara, mudah-mudahan tahun-tahun berikut dapat bertambah.